Herman Deru Soroti Ketahanan Pangan dan Bagi Hasil Daerah, Kepala BPKP Sumsel Yang Baru Diminta Untuk Mendampingi
- account_circle redaksiberitalintas@gmail.com
- calendar_month Rab, 25 Jun 2025
- visibility 19
- comment 0 komentar
PALEMBANG, BERITALINTAS.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, secara resmi mengukuhkan Supriyadi, S.E., M.M. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel. Pengukuhan ini dilaksanakan di Griya Agung Palembang pada Selasa (24/06/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa Sumsel memiliki beberapa target besar dalam peningkatan produktivitas Sumber Daya Alam (SDA), khususnya pada komoditas padi, jagung, dan kopi. Namun, peningkatan produktivitas ini menghadapi kendala pada Pelabuhan Boom Baru yang sudah tidak memadai akibat sendimentasi.
Oleh karena itu, diperlukan solusi segera untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang New Port.
“Selamat bergabung, Pak Supriyadi. Beberapa target besar yang sedang kita hadapi yakni peningkatan produktivitas pangan dan Pelabuhan Tanjung Carat karena ini cita-cita besar kita. Karena setiap saat kita melihat kecelakaan mobil-mobil besar masuk kota,” ungkap HD, menekankan urgensi pembangunan pelabuhan baru.
Selanjutnya, Gubernur Herman Deru juga menyampaikan tiga fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah provinsi, Minimnya Bagi Hasil Daerah, Gubernur menyoroti masalah minimnya bagi hasil daerah yang menjadi pendapatan daerah, di mana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan berada di Jakarta, sementara lahan dan kegiatan operasionalnya berada di Provinsi Sumsel.
“Kita ini punya kebunnya, kena pencemaran lingkungannya, namun pajaknya ke Jakarta karena kantornya berpusat di sana. Semoga ini menjadi bahasan bahwa bagaimana perusahaan NPWP-nya di daerah,” harapnya.
Selanjutnya sebagai atensi Herman Deru menyinggung tentang keterbatasan kepala desa dalam pengelolaan keuangan, yang sering kali menyebabkan mereka terjerumus dalam masalah hukum akibat minimnya pengetahuan.
“Mungkin literasi khusus agar mereka tidak melakukan yang tidak benar karena kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya, menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi perangkat desa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Sumsel yang baru dikukuhkan, Supriyadi, S.E., M.M., menyatakan kesiapannya sebagai mitra strategis daerah. Ia berkomitmen untuk mendampingi tiga fokus utama yang menjadi atensi dan berisiko tinggi di wilayah Sumsel.
“Secara umum, PAD kita akan mengawasi, misalnya ada hal-hal yang kurang kita akan dampingi, pengelolaannya dan SDM-nya, dan kita akan kawal. Atensi khusus tadi tentang pendampingan di desa-desa,” ungkap Supriyadi, menegaskan peran BPKP dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik di Sumsel.
Turut hadir Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A, Ketua DPRD Prov Sumsel Andie Dinialdie, S.E., M.M dan OPD Lainnya.(rel)
- Penulis: redaksiberitalintas@gmail.com
