Puan Maharani Soroti Gelombang PHK, Dorong Ekonomi Kerakyatan sebagai Solusi Jangka Panjang
- account_circle redaksiberitalintas@gmail.com
- calendar_month Sel, 6 Mei 2025
- visibility 20
- comment 0 komentar
Ilustrasi karyawan PHK. Foto:ist
JAKARTA, BERITALINTAS.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi serius meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Menurutnya, penyelesaian persoalan ini tidak bisa hanya bersifat sementara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
“PHK tidak boleh dianggap sebagai akhir, tapi justru harus menjadi titik awal untuk membangun ekonomi rakyat yang lebih mandiri dan bermartabat,” tegas Puan dalam keterangan tertulis pada Senin, 5 Mei 2025.
Puan Maharani menilai bahwa situasi ini menjadi momentum untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan produktif yang mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah, kata Puan, tidak boleh bersikap pasif dan harus hadir dengan kebijakan konkret untuk mengatasi dampak PHK secara komprehensif.
Berdasarkan laporan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kepada Komisi IX DPR, hingga 23 April 2025, tercatat sebanyak 24.036 pekerja terkena PHK. Angka ini sudah mencapai sepertiga dari total PHK selama tahun 2024 yang berjumlah 77.965 orang, menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Provinsi dengan angka PHK tertinggi tercatat di Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau. Adapun sektor-sektor yang paling terdampak meliputi industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa lainnya.
- Penulis: redaksiberitalintas@gmail.com
