Bahas Percepatan Realisasi APBD , Gubernur Hidayat Ikuti Rakor Bersama Mendagri RI
- account_circle redaksiberitalintas@gmail.com
- calendar_month Kam, 8 Mei 2025
- visibility 21
- comment 0 komentar
PANGKALPINANG, BERITALINTAS.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memulihkan kestabilan ekonomi saat ini. Salah satunya dengan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 secara virtual.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti seluruh Kepala Daerah se-Indonesia termasuk Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani didampingi Kepala Biro Ekbang, Plt. Asisten I dan Asisten III , Plt. Inspektur, Plt.Kepala Bappeda dan Kepala Bakuda bertempat di Ruang Video Conference, Kantor Gubernur Kep. Babel, Kamis, (8/5/2025).
Membuka rakor, Mendagri Tito terlebih dulu mengingatkan tentang UU No.23 Tahun 2014 mengenai kewajiban, larangan dan sanksi untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH).
Pada rakor ini, beberapa hal menjadi perhatian, diantaranya, dukungan Pemerintah Daerah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) , kemudian Mendagri Tito membahas angka pertumbuhan ekonomi nasional saat ini yang menurutnya agak lambat yakni berada di angka 4,87%.
“Tapi saya berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil kerja sama daerah. Sama seperti kita mengatur inflasi di angka yang sangat baik, tapi kali ini kita bekerja untuk ekonomi,” katanya.
Mendagri Tito menyebutkan sekitar 50% faktor konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh besar disamping faktor lain, dengan daya beli dan uang yang beredar di masyarakat.
Di jelaskannya lebih lanjut, untuk realisasi pendapatan APBD Provinsi, Babel berada di dalam posisi bagus dengan presentase 27,65 % di antara 37 provinsi lainnya.
“Angka itu menunjukan prestasi, menunjukkan kinerja dan tidak bisa dibantah” tegas Mendagri Tito.
Ia juga menyorot daerah-daerah yang mengalami penurunan dan meminta agar Pemerintah Daerah tersebut lebih konsen lagi bekerja untuk pendapatan daerahnya.
“ Harapan kami kepada semua Kepala Daerah atau yang mewakili saat ini agar data-data ini disampaikan seperti realisasi pendapatan belanja, surat edaran program MGB, data pertumbuhan ekonomi tiap daerah, data pengadaan barang/jasa,” pesannya.
Hal ini dilakukan supaya ada langkah lanjutan untuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi karena merupakan indikator-indikator utama maju mundurnya suatu daerah.(rel)
- Penulis: redaksiberitalintas@gmail.com
