Gubernur Hidayat Percayakan BPK Kawal Aliran APBD Kep Babel
- account_circle redaksiberitalintas@gmail.com
- calendar_month Sel, 6 Mei 2025
- visibility 21
- comment 0 komentar
PANGKALPINANG, BERITALINTAS.COM – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Hidayat Arsani, didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Fery Afriyanto, beserta beberapa Kepala Perangkat Daerah, melakukan audiensi bersama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kep. Babel Flora Anita, dan jajaran di Ruang Kerjanya, di Kantor Gubernur, pada Selasa (6/5/25).
“BPK itu memeriksa keuangan negara, keuangan negara termasuk keuangan daerah. Nah, saat ini memang kami sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan, karena itu mandatori dari undang-undang,” ungkap Flora Anita.
Selanjutnya, Gubernur Hidayat menegaskan akan terus mendukung setiap pergerakan BPK dalam menjaga aliran dana yang keluar dari APBD Kep. Babel, khususnya anggaran pada rumah sakit. Ia berpesan hal ini agar selalu dikawal agar mampu memberikan pelayanan gratis, serta adanya potongan harga, sehingga meringankan biaya pengobatan kepada masyarakat.
“BPK ini saya yakin diisi dengan orang yang berkompeten, mari kita terus dukung supaya terciptanya transparansi aliran dana yang jelas, dan juga untuk pelayanan gratis, serta peringanan pengobatan untuk masyarakat kita dapat terwujud,” ujar Gubernur.
Flora Anita menyampaikan solusi yang efektif terkait dengan pernyataan dari Gubernur Hidayat tersebut, bahwa harus dimulai dengan perbaikan sistem yang ada pada rumah sakit dengan membuat payung hukumnya, dilanjutkan dengan membuat standar ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat.
Terdapat beberapa rekomendasi dari BPK ke Pemerintah Provinsi yang diajukan Flora Anita, yakni dengan perbaikan sistem dari rumah sakit itu sendiri. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk segera membuat payung hukumnya, baik raperda ataupun oleh keputusan gubernur.
Di samping itu, untuk aturan siapa saja yang boleh menerima potongan harga pengobatan, serta pelayanan gratis, harus bisa dibuktikan dengan jelas, apakah melalui surat keterangan RT/RW, atau keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), jika yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan.
“Harapan saya, dengan adanya pimpinan kita yang baru sekarang ini, Provinsi Kep. Babel dapat menyelenggarakan tata kelola keuangannya dengan lebih transparan, dan akuntabel, karena jelas ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Flora.(rel)
- Penulis: redaksiberitalintas@gmail.com
