Warga Air Itam Curhat soal BPJS dan Nasib Janda, Udin–Dessy Siap Bawa Perubahan Nyata
- account_circle Tim
- calendar_month Sab, 2 Agu 2025
- visibility 15
- comment 0 komentar
Pangkalpinang, Beritalintas.com – Suara warga menjadi kompas arah perjuangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang nomor urut 3, Prof. Saparudin dan Dessy Ayutrisna. Sabtu (2/8/2025), keduanya turun langsung ke Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukitintan, untuk mendengar keluhan dan harapan warga dalam kampanye dialogis yang berlangsung hangat dan terbuka.
Kegiatan ini dihadiri ratusan masyarakat serta tokoh-tokoh politik dari partai pendukung, termasuk mantan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Sopian, Ketua DPD Partai Garuda Babel Andy Pratama, Ketua DPD Partai Demokrat Ir. Rudi Kadarisman, Ketua DPW PKB Tanwin, dan sejumlah legislator dari Partai Demokrat.
Dalam dialog yang terbuka, muncul keluhan klasik namun krusial: keterbatasan layanan BPJS, terutama dalam hal ketersediaan obat.
“Obat yang benar-benar dibutuhkan justru tidak ditanggung BPJS. Kami sering harus membeli sendiri, dan itu berat bagi ekonomi kami,” ujar Aminaseorang ibu rumah tangga dengan nada haru.
Menanggapi hal itu, Prof. Udin dengan tegas menyampaikan bahwa sistem jaminan kesehatan akan jadi salah satu fokus utama pemerintahannya jika terpilih.
“BPJS tidak boleh hanya jadi jargon. Kalau masih banyak rakyat yang harus menanggung biaya obat sendiri, maka ada yang salah. Kami akan dorong skema pembiayaan dari APBD untuk menjembatani kekurangan itu,” tegasnya.
Namun bukan hanya soal kesehatan. Cece Dessy, yang dikenal dengan komitmennya pada isu-isu perempuan dan keluarga, mencatat aspirasi lain yang tak kalah penting: pemberdayaan janda.Paket liburan keluarga
Adalah Ibu Berlian, tokoh majelis taklim setempat, yang menyampaikan harapan tersebut.
“Anak yatim sering jadi perhatian, tapi bagaimana dengan janda yang juga berjuang sendirian membesarkan anak? Selama ini belum banyak program nyata untuk mereka,” ucapnya lantang.
Cece Dessy langsung merespons dengan empati. Ia menilai, janda bukan sekadar kelompok penerima bantuan, tetapi punya potensi besar untuk mandiri.
“Kami akan siapkan program pelatihan keterampilan, akses modal, dan kelompok usaha agar para janda bisa bangkit dan berdaya. Ini bukan soal bantuan, tapi soal keadilan,” ujarnya.
Prof. Udin pun menambahkan, pemberdayaan janda dan perempuan kepala keluarga akan jadi bagian dari kerangka besar pembangunan sosial.
“Ke depan, kita ingin kebijakan yang menyentuh kehidupan nyata. Pemerintah harus hadir bukan hanya saat kampanye, tapi sepanjang waktu rakyat membutuhkan,” tutupnya.(*)
- Penulis: Tim
- Editor: Idnas
